BAB 3: SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN

A. Akar Peradaban Ekonomi Nusantara: Pertemuan Tradisi Adat dan Islam

Peradaban ekonomi Nusantara tidak lahir dari ruang kosong, melainkan tumbuh dari akar tradisi adat yang telah mengakar kuat jauh sebelum Islam datang, kemudian berjumpa dan berakulturasi dengan nilai-nilai ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang dan mubaligh sejak abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Sistem ekonomi masyarakat Nusantara pra-Islam pada dasarnya telah memiliki fondasi kolektivitas yang kuat, tercermin dalam praktik-praktik seperti sambatan, subak, dan berbagai bentuk kerja sama komunal lainnya yang mengatur distribusi sumber daya, pengelolaan lahan pertanian, serta pembagian hasil secara musyawarah. Ketika Islam masuk melalui jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Nusantara dengan Timur Tengah, Gujarat, dan Tiongkok, ajaran ini tidak datang sebagai kekuatan yang memaksa penghapusan tradisi lokal, melainkan sebagai sistem nilai yang mengisi, memperkaya, dan memberikan landasan spiritual baru bagi praktik-praktik ekonomi yang sudah ada. Para pedagang Muslim yang singgah di pelabuhan-pelabuhan seperti Malaka, Aceh, Gresik, dan Demak membawa serta etika bisnis Islam—kejujuran (shidq), amanah, larangan riba, dan keadilan dalam transaksi—yang kemudian berpadu secara organik dengan norma adat setempat mengenai gotong royong dan musyawarah. Pertemuan ini melahirkan sebuah sintesis unik: ekonomi Nusantara yang berkarakter Islami namun tetap berakar pada kearifan lokal, sebuah proses akulturasi yang oleh banyak sejarawan disebut sebagai "Islam Nusantara" dalam ranah muamalah. Proses akulturasi ini berjalan damai dan gradual, sebagian besar melalui jalur dagang dan perkawinan, bukan penaklukan, sehingga nilai-nilai Islam dapat diterima tanpa menimbulkan keterputusan budaya yang traumatis, melainkan sebagai kelanjutan dan penyempurnaan dari sistem nilai yang telah ada.

B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam

Gotong royong sebagai paham kekeluargaan yang menjadi ciri khas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Nusantara memiliki kesejajaran filosofis yang mendalam dengan konsep ta'awun (tolong-menolong) dalam ajaran Islam, sehingga kedua nilai ini saling menguatkan dan pada akhirnya menyatu menjadi satu identitas ekonomi kerakyatan yang khas Indonesia. Dalam tradisi Nusantara, gotong royong bukan sekadar aktivitas kerja bersama, melainkan sebuah filosofi hidup yang menempatkan kepentingan bersama sejajar atau bahkan di atas kepentingan individu, tercermin dalam praktik seperti sambatan dalam membangun rumah, arisan sebagai instrumen tabungan bersama, serta sistem bagi hasil dalam pertanian yang dikenal dengan berbagai istilah lokal seperti maro dan mertelu. Sementara itu, Islam melalui Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2, yang menjadi landasan teologis bagi seluruh bentuk kerja sama ekonomi dalam Islam, termasuk skema-skema seperti musyarakah (kerja sama modal), mudharabah (bagi hasil usaha), dan qardhul hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga). Pertemuan antara paham kekeluargaan lokal dan konsep ta'awun ini menghasilkan sebuah karakter ekonomi yang menolak individualisme ekstrem dan kapitalisme yang eksploitatif, sekaligus menolak kolektivisme sosialis yang menghapus hak kepemilikan pribadi, dan memilih jalan tengah berupa ekonomi kerakyatan yang berbasis kebersamaan namun tetap menghormati hak-hak individu. Nilai inilah yang kelak menjadi salah satu inspirasi utama perumusan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945, yang pada hakikatnya merupakan institusionalisasi modern dari semangat gotong royong dan ta'awun yang telah lama hidup dalam masyarakat Nusantara.

C. Kesadaran Kebangsaan 1908–1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara

Periode 1908 hingga 1945 merupakan fase krusial dalam sejarah Indonesia di mana kesadaran kebangsaan mulai terbentuk secara sistematis, dan menariknya, gerakan ekonomi berbasis Islam memainkan peran yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan kesadaran nasional tersebut. Kolonialisme Belanda yang telah berlangsung berabad-abad menciptakan struktur ekonomi yang timpang, di mana pribumi—termasuk para pedagang Muslim—secara sistematis dipinggirkan oleh kebijakan diskriminatif yang memprioritaskan pedagang Eropa dan Tionghoa dalam rantai distribusi komoditas seperti batik dan hasil bumi lainnya. Kondisi penindasan ekonomi inilah yang mendorong lahirnya kesadaran kolektif di kalangan pedagang pribumi Muslim untuk menghimpun kekuatan melalui organisasi, sebagaimana tercermin dalam berdirinya Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911 di Surakarta, yang pada mulanya bertujuan melindungi kepentingan ekonomi pedagang batik pribumi dari dominasi pedagang Tionghoa dan kebijakan kolonial yang tidak adil. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam yang tidak hanya bergerak dalam ranah ekonomi tetapi juga meluas ke ranah sosial-politik, menjadikannya organisasi massa pribumi pertama yang berskala nasional dan menjadi salah satu tonggak penting kebangkitan nasional. Warisan ekonomi Islam pada periode ini menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan ekonomi umat Islam untuk melepaskan diri dari jerat eksploitasi kolonial, dan bahwa kesadaran kebangsaan yang tumbuh pada masa itu memiliki akar spiritual dan ekonomi yang saling terkait erat, di mana pembebasan politik dipandang sejalan dengan pembebasan ekonomi umat sebagai satu kesatuan cita-cita perjuangan.

D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan

Kebangkitan Nasional yang secara formal ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 dan mencapai puncaknya dengan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, dapat dipahami secara lebih mendalam sebagai refleksi dari nilai tauhid dan semangat kebersamaan yang telah lama menjadi fondasi spiritual masyarakat Nusantara. Nilai tauhid dalam Islam mengandung makna keesaan Tuhan yang berimplikasi pada kesetaraan seluruh manusia di hadapan-Nya, sebuah prinsip yang secara langsung berkontradiksi dengan sistem stratifikasi sosial-ekonomi kolonial yang menempatkan pribumi pada kelas terendah dalam hierarki kekuasaan dan ekonomi. Kesadaran akan kesetaraan yang bersumber dari nilai tauhid inilah yang turut menggerakkan semangat perlawanan terhadap penindasan, karena penindasan dan eksploitasi dipandang bertentangan dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang setara di hadapan Sang Pencipta. Semangat kebersamaan yang lahir dari nilai tauhid ini kemudian bertransformasi menjadi kekuatan kolektif yang mempersatukan berbagai elemen bangsa—santri, priyayi, dan rakyat jelata—dalam satu barisan perjuangan melawan kolonialisme, tanpa memandang sekat golongan maupun kelas sosial secara kaku. Dalam konteks ekonomi, refleksi nilai tauhid dan kebersamaan ini termanifestasi dalam gagasan-gagasan awal mengenai ekonomi yang berkeadilan sosial, yang kelak menjadi cikal bakal pemikiran ekonomi kerakyatan dan koperasi yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, khususnya Mohammad Hatta, yang memandang koperasi sebagai wujud konkret dari semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang telah lama hidup dalam jiwa bangsa Indonesia, sekaligus sebagai antitesis terhadap sistem ekonomi kolonial yang individualistis dan eksploitatif.

E. Peran Organisasi Islam (Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU) dalam Membentuk Ekonomi Kerakyatan

Ketiga organisasi Islam besar di Indonesia—Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama—masing-masing memberikan kontribusi yang khas dan saling melengkapi dalam membentuk fondasi ekonomi kerakyatan yang berlaku hingga saat ini. Sarekat Dagang Islam, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, merupakan pionir dalam menghimpun kekuatan ekonomi kolektif pedagang pribumi Muslim, dan meskipun organisasi ini pada akhirnya bertransformasi menjadi gerakan sosial-politik yang lebih luas, warisannya sebagai model awal organisasi ekonomi berbasis solidaritas keagamaan tetap menjadi inspirasi penting bagi gerakan-gerakan sesudahnya. Muhammadiyah, yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912, mengembangkan pendekatan ekonomi kerakyatan melalui jalur filantropi Islam yang terorganisasi secara modern, di mana zakat, infak, dan sedekah dikelola secara sistematis melalui lembaga-lembaga seperti Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial umat, sebuah model yang menekankan pemberdayaan melalui institusi modern dan tata kelola yang rapi. Nahdlatul Ulama, yang didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari pada tahun 1926, memiliki pendekatan yang lebih berakar pada tradisi pesantren dan komunitas akar rumput, di mana ekonomi kerakyatan dikembangkan melalui jaringan pesantren yang menjadi pusat produksi, distribusi, dan pemberdayaan ekonomi santri serta masyarakat sekitar, dengan penekanan pada kemandirian ekonomi berbasis komunitas lokal dan semangat gotong royong yang khas budaya Nahdliyin. Ketiga organisasi ini, meskipun memiliki corak pendekatan yang berbeda-beda—Sarekat Dagang Islam yang berorientasi pada solidaritas dagang, Muhammadiyah yang menekankan modernisasi dan filantropi terlembaga, serta NU yang berbasis komunitas pesantren dan tradisi lokal—pada akhirnya bermuara pada satu titik temu yang sama, yaitu pembentukan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, berbasis kebersamaan, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman yang kontekstual dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia, sehingga warisan ketiganya menjadi fondasi penting bagi perkembangan ekonomi syariah dan ekonomi kerakyatan di Indonesia hingga masa kini.