Nauval Thoriqul Aslam_260503110039

A. Krisis Moral Ekonomi: Materialisme, Hedonisme, dan Individualisme vs. Nilai Pancasila-Islam Perkembangan ekonomi global yang bergerak cepat di bawah dominasi paradigma kapitalisme telah membawa konsekuensi yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga menyentuh ranah moral dan spiritual masyarakat. Materialisme, sebagai salah satu turunan paling nyata dari sistem ekonomi liberal, menempatkan kepemilikan benda dan akumulasi kekayaan sebagai ukuran tunggal keberhasilan hidup seseorang. Cara pandang ini secara perlahan mengikis nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi fondasi kehidupan berbangsa di Indonesia, di mana keseimbangan antara aspek material dan spiritual selalu dijunjung tinggi. Ketika ukuran keberhasilan direduksi menjadi sekadar jumlah harta yang dimiliki, maka nilai-nilai kejujuran, kepedulian sosial, dan tanggung jawab kolektif berangsur-angsur kehilangan tempatnya dalam kesadaran kolektif masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda yang tengah dalam proses pemb...

A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional Pasal 33 UUD 1945, sebagai landasan konstitusional utama sistem perekonomian nasional Indonesia, menunjukkan sinergi yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga kedua kerangka normatif ini dapat saling memperkuat dalam membentuk kebijakan ekonomi integratif yang koheren dan aplikatif. Ayat pertama pasal ini, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, secara substansial sejalan dengan prinsip ta'awun dan syirkah dalam Islam yang telah dibahas secara mendalam pada bab-bab sebelumnya, sehingga penjabaran kebijakan yang berasal dari ayat ini—seperti pengembangan koperasi dan UMKM—dapat diperkaya dengan instrumen-instrumen syariah tanpa mengalami kontradiksi konseptual apa pun. Ayat kedua yang mengamanatkan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta ayat ketiga yang meng...

A. Ekonomi Sosial Pasar (Social Market Economy) Jerman dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Integratif Ekonomi Sosial Pasar (Soziale Marktwirtschaft) yang dikembangkan di Jerman pasca Perang Dunia II merupakan salah satu model ekonomi alternatif yang paling berhasil memadukan efisiensi mekanisme pasar dengan jaminan kesejahteraan sosial yang kuat, sebuah karakteristik yang menjadikannya layak dikaji secara mendalam untuk melihat titik-titik kompatibilitasnya dengan sistem ekonomi integratif Pancasila-Islam yang tengah dikembangkan di Indonesia. Model ini, yang dirumuskan oleh para pemikir seperti Ludwig Erhard dan Alfred Müller-Armack, pada dasarnya menolak baik laissez-faire kapitalisme murni yang membiarkan pasar bergerak tanpa kendali, maupun sosialisme yang menghapuskan mekanisme pasar sepenuhnya, dan sebagai gantinya mengusulkan sebuah kerangka di mana pasar bebas tetap menjadi mesin utama penggerak efisiensi ekonomi, namun negara berperan aktif menyediakan jaring pengaman sosial y...

A. Koperasi Syariah: Perpaduan Azas Kekeluargaan dan Prinsip Syirkah Koperasi syariah merupakan wujud kelembagaan yang secara konkret memadukan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 dengan prinsip syirkah dalam fiqh muamalah Islam, sehingga menghasilkan sebuah institusi ekonomi kerakyatan yang secara ganda memiliki legitimasi konstitusional dan legitimasi syariah sekaligus. Sebagai kelanjutan dari koperasi konvensional yang telah lama menjadi soko guru perekonomian nasional, koperasi syariah membedakan dirinya melalui penerapan akad-akad muamalah yang bebas dari riba, gharar, dan maysir dalam seluruh transaksi dan operasionalnya, seperti penggunaan akad mudharabah dalam produk simpanan berjangka yang membagi hasil investasi antara koperasi dan anggota penyimpan, akad murabahah dalam pembiayaan pengadaan barang bagi anggota, serta akad musyarakah dalam pembiayaan modal usaha bersama yang membagi keuntungan dan risiko secara proporsional sesuai kesepakatan. Prinsip ...

A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu Sistem fiskal Pancasila, yang tercermin dalam kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada dasarnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, dan tujuan ini menemukan padanan konseptual yang kaya dalam instrumen fiskal Islam yang telah berkembang sejak masa awal pemerintahan Islam melalui institusi Bait al-Mal. Sistem fiskal Pancasila mengandalkan pajak sebagai sumber penerimaan utama negara, yang dipungut secara wajib dari warga negara berdasarkan prinsip keadilan dan kemampuan membayar (ability to pay), kemudian dialokasikan melalui belanja negara untuk membiayai berbagai program pembangunan, subsidi, dan pelayanan publik yang menjadi hak seluruh rakyat. Instrumen fiskal Islam, di sisi lain, memiliki karakter yang lebih kompleks dan berlapis, mencakup zakat sebagai kewajiban keagamaan yang bersifa...

A. Kritik terhadap Sistem Keuangan Konvensional: Perspektif Pancasila dan Islam Sistem keuangan konvensional yang mendominasi arsitektur ekonomi global saat ini, dengan perbankan berbasis bunga sebagai pilar utamanya, menghadapi kritik yang tajam baik dari perspektif Pancasila maupun Islam, karena kedua sistem nilai ini memandang bahwa fondasi sistem keuangan konvensional mengandung kelemahan struktural yang berpotensi melahirkan ketidakadilan dan instabilitas ekonomi secara sistemik. Dalam perspektif Islam, kritik utama terhadap sistem keuangan konvensional berpusat pada penggunaan bunga (interest) sebagai instrumen utama dalam seluruh transaksi keuangan, mulai dari simpanan, pinjaman, hingga instrumen investasi, sebuah praktik yang dipandang identik dengan riba yang secara tegas diharamkan dalam Islam karena menciptakan keuntungan tanpa risiko yang seimbang bagi pemilik modal, sementara pihak peminjam menanggung beban tetap yang harus dibayarkan tanpa memandang apakah usahanya untung...