BAB 2: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah

1. Pancasila sebagai Sistem Nilai

Pancasila bukan sekadar dasar negara dalam pengertian administratif-politis, melainkan juga merupakan sistem nilai (value system) yang khas dan lahir dari pergumulan sejarah, budaya, dan religiositas bangsa Indonesia. Sebagai sistem nilai, Pancasila memiliki ciri:

Digali dari bumi Indonesia sendiri (sebagaimana istilah Bung Karno "digali dari kepribadian bangsa"), bukan diimpor mentah-mentah dari ideologi asing seperti liberalisme-kapitalisme Barat maupun sosialisme-komunisme.

Bersifat integralistik, artinya kelima sila tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling menjiwai (sila pertama menjiwai sila kedua hingga kelima, dan seterusnya secara berjenjang/hierarkis-piramidal).

Terbuka dan inklusif, mampu mengakomodasi nilai-nilai dari berbagai agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia, termasuk nilai-nilai ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk.

2. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah konsep dalam ushul fiqih yang merujuk pada tujuan-tujuan pokok yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Konsep ini dirumuskan secara sistematis oleh ulama seperti Imam Al-Ghazali dan disempurnakan oleh Imam Asy-Syathibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Terdapat lima tujuan pokok (al-kulliyat al-khams) yang harus dijaga:

Hifz ad-Din — menjaga agama (kebebasan dan pemeliharaan keyakinan beragama).

Hifz an-Nafs — menjaga jiwa (perlindungan nyawa dan keselamatan hidup manusia).

Hifz al-Aql — menjaga akal (perlindungan terhadap kemampuan berpikir manusia).

Hifz an-Nasl — menjaga keturunan (perlindungan terhadap kehormatan, keluarga, dan generasi penerus).

Hifz al-Mal — menjaga harta (perlindungan terhadap kepemilikan dan pengelolaan harta secara sah dan adil).

Dalam konteks ekonomi Islam, kelima maqashid ini menjadi kerangka evaluasi apakah suatu kebijakan atau aktivitas ekonomi sejalan dengan tujuan syariat atau justru bertentangan dengannya.

3. Relevansi Pancasila dengan Maqashid Syariah

Terdapat kesesuaian struktural yang dapat dipetakan antara kelima sila Pancasila dengan kelima maqashid syariah, meskipun keduanya lahir dari tradisi pemikiran yang berbeda:

Sila Pancasila Maqashid Syariah yang Relevan Titik Temu Nilai

Ketuhanan YME Hifz ad-Din (menjaga agama) Kebebasan dan perlindungan nilai spiritual dalam berekonomi

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Hifz an-Nafs, Hifz al-Aql Perlindungan martabat, jiwa, dan akal manusia dari eksploitasi ekonomi

Persatuan Indonesia Hifz an-Nasl (dalam makna luas: menjaga keberlangsungan komunitas) Solidaritas dan keberlangsungan hidup bersama sebagai bangsa

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan — (metode musyawarah selaras dengan prinsip syura) Pengambilan keputusan kolektif yang partisipatif

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Hifz al-Mal (menjaga harta secara adil dan merata) Distribusi kesejahteraan dan perlindungan hak ekonomi rakyat

4. Kesimpulan Sub-bab

Kesesuaian struktural di atas menunjukkan bahwa meskipun Pancasila bukan merupakan ideologi agama (bukan syariat Islam formal), nilai-nilai substantif yang dikandungnya memiliki irisan yang luas dan mendalam dengan tujuan-tujuan pokok syariat Islam (maqashid syariah). Hal ini menjadi dasar argumentasi filosofis bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di Indonesia tidak bertentangan dengan dasar negara Pancasila, bahkan dapat saling memperkuat dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu kemaslahatan (mashlahah) bagi seluruh rakyat.

B. Sila Pertama (Ketuhanan YME) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah

1. Sila Pertama sebagai Landasan Tertinggi

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menempati posisi sebagai sila pertama yang menjiwai seluruh sila lainnya dalam Pancasila. Dalam konteks ekonomi, sila ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi bangsa Indonesia tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai ketuhanan/religiositas, sebagaimana tercermin dalam semangat konstitusi bahwa kemerdekaan Indonesia diraih "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa".

2. Konsep Tauhid dalam Ekonomi Islam

Tauhid (keesaan Allah) merupakan asas fundamental dan pertama dalam seluruh ajaran Islam, termasuk dalam aspek ekonomi (muamalah). Penerapan tauhid dalam ekonomi melahirkan apa yang disebut sebagai tauhid ekonomi atau tawhidic economics, dengan implikasi sebagai berikut:

Seluruh aktivitas ekonomi manusia — produksi, distribusi, konsumsi — pada hakikatnya adalah bentuk penghambaan (ibadah) kepada Allah, sehingga harus dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan-Nya.

Manusia tidak memiliki otoritas mutlak untuk menentukan sendiri apa yang halal dan haram dalam berekonomi, karena otoritas tersebut adalah hak prerogatif Allah melalui syariat-Nya.

Prinsip tauhid menolak segala bentuk "penuhanan" terhadap materi, uang, atau pasar (yang dalam istilah Al-Qur'an disebut sebagai bentuk kemusyrikan modern, misalnya menjadikan hawa nafsu dan harta sebagai tuhan/ilah selain Allah).

3. Konsep Kepemilikan Mutlak Allah (Al-Milkiyyah Al-Muthlaqah Lillah)

Salah satu konsekuensi terpenting dari tauhid ekonomi adalah konsep bahwa kepemilikan mutlak atas segala sesuatu di alam semesta hanyalah milik Allah SWT, sedangkan kepemilikan manusia bersifat relatif dan derivatif (turunan).

Landasan ayat:

QS. Al-Baqarah ayat 284 menegaskan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah.

QS. An-Nur ayat 33 menyebut harta yang dimiliki manusia sebagai karunia (fadhl) dari Allah, bukan hasil usaha manusia semata secara mutlak.

QS. Al-Hadid ayat 7 memerintahkan manusia berinfak dari harta yang telah "dijadikan Allah sebagai penguasa/pengelola" (mustakhlafina fih) — istilah ini secara eksplisit menunjukkan posisi manusia sebagai pengelola, bukan pemilik hakiki.

Implikasi konsep ini dalam ekonomi:

Kepemilikan manusia bersifat amanah (titipan), sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah — mencakup dari mana harta diperoleh dan ke mana harta dibelanjakan.

Pembatasan terhadap sifat serakah dan penimbunan (ihtikar), karena harta yang ditimbun secara berlebihan tanpa fungsi sosial bertentangan dengan hakikat kepemilikan sebagai amanah.

Legitimasi kewajiban zakat dan redistribusi kekayaan, karena sebagian harta yang "dititipkan" kepada seseorang pada hakikatnya memiliki hak orang lain di dalamnya (QS. Adz-Dzariyat ayat 19 menyebutkan adanya hak bagi peminta-minta dan orang yang tidak meminta/miskin yang menahan diri, dalam harta orang kaya).

Pembatasan kebebasan mutlak individu dalam mengelola harta, karena meskipun manusia memiliki hak pengelolaan (tasharruf), hak tersebut tidak bersifat absolut dan harus tunduk pada batasan syariat.

4. Titik Temu dengan Sila Ketuhanan YME

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, meskipun tidak secara eksplisit merumuskan konsep kepemilikan mutlak Allah sebagaimana dalam teologi Islam, membuka ruang filosofis yang sejalan: bahwa aktivitas ekonomi manusia Indonesia — apapun agamanya — harus tunduk pada nilai transenden yang lebih tinggi dari sekadar kepentingan materi duniawi. Bagi warga negara Muslim, penghayatan sila pertama ini secara konkret dapat diwujudkan melalui internalisasi konsep tauhid ekonomi dan kepemilikan mutlak Allah tersebut.

C. Sila Kedua (Kemanusiaan) dan Prinsip Adl (Keadilan) dalam Ekonomi Islam

1. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila menuntut agar setiap pelaku ekonomi diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, dengan dua kata kunci utama: adil dan beradab. Dalam konteks ekonomi, hal ini berarti:

Menolak segala bentuk eksploitasi manusia atas manusia lain, misalnya melalui praktik upah yang tidak layak, kondisi kerja yang tidak manusiawi, atau monopoli yang merugikan konsumen.

Menuntut relasi ekonomi yang beradab, yakni dijalankan dengan menghormati hak-hak dasar setiap individu yang terlibat dalam transaksi ekonomi.

2. Prinsip Adl dalam Ekonomi Islam

Adl (keadilan) merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam ajaran Islam, disebutkan berulang kali dalam Al-Qur'an sebagai perintah yang harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

Landasan ayat:

QS. An-Nahl ayat 90 memerintahkan berbuat adil dan ihsan (kebaikan) sebagai perintah universal.

QS. Al-Muthaffifin ayat 1-3 secara spesifik mengecam keras praktik kecurangan dalam takaran dan timbangan dalam perdagangan (tathfif), sebagai ilustrasi konkret penegakan keadilan dalam transaksi ekonomi.

QS. Al-Hadid ayat 25 menyebutkan bahwa para rasul diutus dengan membawa kitab dan neraca (mizan) agar manusia dapat menegakkan keadilan.

Bentuk-bentuk penerapan prinsip adl dalam ekonomi Islam:

Keadilan dalam transaksi (adl fi al-mu'amalah): larangan curang dalam takaran/timbangan, larangan gharar (ketidakjelasan objek transaksi), dan larangan riba (yang dipandang sebagai bentuk ketidakadilan struktural karena membebankan risiko sepihak kepada peminjam).

Keadilan dalam distribusi (adl fi at-tawzi'): kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja (QS. Al-Hasyr ayat 7 secara eksplisit menyebutkan prinsip ini — "kay la yakuna duulatan bayna al-agniya' minkum", agar harta tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja).

Keadilan dalam kesempatan berusaha (adl fi al-furshah): setiap individu memiliki hak yang setara untuk mengakses sumber daya dan kesempatan berusaha, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, status sosial, atau golongan.

Keadilan dalam penegakan hukum ekonomi: negara/otoritas (dalam sejarah Islam disebut hisbah) berkewajiban mengawasi pasar agar tidak terjadi kecurangan, monopoli yang zalim, atau manipulasi harga.

3. Titik Temu antara Sila Kedua dan Prinsip Adl

Kedua konsep ini bertemu pada penegasan bahwa keadilan bukan sekadar cita-cita normatif, melainkan prinsip operasional yang harus tercermin secara konkret dalam setiap transaksi, kebijakan, dan relasi ekonomi. Baik sila kemanusiaan maupun prinsip adl sama-sama menolak eksploitasi, kecurangan, dan ketimpangan yang tidak berdasar, serta menuntut agar setiap manusia — tanpa memandang status ekonominya — diperlakukan secara setara dan bermartabat dalam sistem ekonomi.

D. Sila Ketiga (Persatuan) dan Ukhuwwah Islamiyyah: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas

1. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ketiga Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kemajemukan suku, agama, ras, dan golongan (SARA) yang ada di Indonesia. Dalam konteks ekonomi, nilai persatuan ini berimplikasi pada:

Penolakan terhadap kebijakan atau praktik ekonomi yang dapat memecah-belah bangsa, misalnya kesenjangan ekonomi ekstrem antar wilayah (Jawa vs luar Jawa) atau antar kelompok masyarakat.

Dorongan untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan secara nasional, sehingga seluruh elemen bangsa merasa memiliki dan diuntungkan oleh pembangunan ekonomi.

Semangat gotong royong sebagai manifestasi konkret dari persatuan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat Indonesia.

2. Konsep Ukhuwwah Islamiyyah

Ukhuwwah Islamiyyah (persaudaraan Islam) adalah konsep persaudaraan antar sesama Muslim yang dilandasi ikatan akidah, bukan semata ikatan darah, suku, atau kebangsaan.

Landasan ayat:

QS. Al-Hujurat ayat 10 menegaskan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan perumpamaan kaum Muslimin sebagai satu tubuh, di mana jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh turut merasakannya.

Implikasi ukhuwwah dalam ekonomi:

Solidaritas ekonomi lintas batas geografis dan kebangsaan. Ukhuwwah Islamiyyah tidak dibatasi oleh batas-batas negara-bangsa, sehingga kepedulian ekonomi (misalnya melalui zakat, sedekah, dan bantuan kemanusiaan) idealnya juga menjangkau umat Islam di negara lain yang membutuhkan.

Larangan praktik ekonomi yang merugikan sesama saudara seiman, misalnya monopoli, penipuan dagang, atau eksploitasi terhadap sesama Muslim.

Semangat ta'awun (tolong-menolong) dalam kegiatan ekonomi, misalnya melalui skema pembiayaan bersama, kerja sama usaha (syirkah), dan lembaga keuangan sosial Islam seperti baitul maal wat tamwil (BMT).

3. Titik Temu dan Nuansa Perbedaan

Titik temu: Kedua konsep sama-sama menekankan solidaritas sosial-ekonomi yang melampaui kepentingan individu semata, mendorong semangat kebersamaan dan tolong-menolong dalam aktivitas ekonomi, serta menolak sikap ekonomi yang individualistis-eksklusif tanpa kepedulian terhadap sesama.

Nuansa perbedaan yang perlu dicatat: Sila ketiga (persatuan) berbasis pada ikatan kebangsaan (Indonesia sebagai satu bangsa dari Sabang sampai Merauke, lintas agama dan suku), sedangkan ukhuwwah Islamiyyah berbasis pada ikatan akidah/keimanan yang bersifat universal lintas negara. Dalam konteks Indonesia, kedua ikatan solidaritas ini dapat berjalan beriringan secara harmonis: seorang Muslim Indonesia dapat menghayati ukhuwwah Islamiyyah dalam kehidupan spiritualnya, sekaligus tetap menjunjung tinggi persatuan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk — selama keduanya tidak dipertentangkan secara eksklusif, melainkan dipahami sebagai lingkaran solidaritas yang saling melengkapi (solidaritas kebangsaan dan solidaritas keumatan).

E. Sila Keempat (Kerakyatan) dan Syura Ekonomi: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan Ekonomi

1. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan pengambilan keputusan-keputusan penting — termasuk keputusan ekonomi — idealnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan melalui keputusan otoriter sepihak.

Implikasi dalam ekonomi:

Kebijakan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak seharusnya melibatkan partisipasi dan aspirasi rakyat, bukan ditentukan secara elitis oleh segelintir pihak berkuasa atau pemilik modal.

Lembaga ekonomi kerakyatan seperti koperasi secara struktural dibangun di atas prinsip musyawarah anggota (Rapat Anggota Tahunan/RAT sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi).

2. Konsep Syura dalam Islam

Syura (musyawarah) adalah salah satu prinsip penting dalam sistem sosial-politik dan ekonomi Islam.

Landasan ayat:

QS. Asy-Syura ayat 38 menyebutkan bahwa salah satu ciri orang-orang beriman adalah urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.

QS. Ali Imran ayat 159 memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam berbagai urusan.

Implikasi syura dalam ekonomi (syura ekonomi):

Pengambilan keputusan ekonomi kolektif secara partisipatif, misalnya dalam akad kerja sama usaha (syirkah dan mudharabah) yang mengharuskan kesepakatan bersama antara para pihak mengenai pembagian keuntungan dan risiko.

Prinsip kerelaan/keridhaan bersama (an taradhin) dalam setiap transaksi ekonomi, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 29, yang mengharuskan setiap transaksi jual-beli dilandasi kerelaan kedua belah pihak, bukan paksaan sepihak.

Mekanisme kelembagaan berbasis syura, misalnya dalam sejarah pemerintahan Islam terdapat lembaga ahlul hall wal aqdi (dewan pemegang keputusan) yang turut bermusyawarah dalam kebijakan publik, termasuk kebijakan yang berdampak ekonomi.

3. Titik Temu antara Sila Keempat dan Syura Ekonomi

Kedua konsep memiliki kesamaan mendasar dalam menolak sentralisasi kekuasaan ekonomi pada satu pihak (baik penguasa otoriter maupun segelintir pemilik modal), dan sama-sama menempatkan musyawarah/syura sebagai mekanisme legitimasi utama dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kepentingan bersama. Semangat ini tercermin secara konkret dalam institusi koperasi di Indonesia, yang dapat dipandang sebagai perwujudan sekaligus dari sila kerakyatan Pancasila dan prinsip syura ekonomi Islam — di mana anggota memiliki hak suara yang setara (satu anggota, satu suara) dalam menentukan arah kebijakan usaha bersama, terlepas dari besar-kecilnya modal yang disetorkan.

F. Sila Kelima (Keadilan Sosial) dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

1. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima merupakan puncak dari keempat sila sebelumnya, menegaskan bahwa tujuan akhir bernegara adalah terwujudnya keadilan sosial — yakni kesejahteraan yang dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir golongan. Dalam konteks ekonomi, sila ini menjadi dasar bagi kebijakan redistribusi, jaminan sosial, dan pemerataan pembangunan.

2. Instrumen Distribusi Kekayaan dalam Islam

Islam memiliki seperangkat instrumen distributif yang terstruktur dan mengikat (bukan sekadar anjuran moral belaka) untuk mewujudkan pemerataan kekayaan dalam masyarakat:

a. Zakat

Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu (dengan syarat mencapai nisab dan haul) bagi setiap Muslim yang mampu, untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahiq).

Landasan: QS. At-Taubah ayat 60 menyebutkan delapan golongan penerima zakat (asnaf), yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab (memerdekakan budak), gharimin (orang berutang), fi sabilillah, dan ibnu sabil.

Zakat bersifat wajib (rukun Islam ketiga) dan memiliki fungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bersifat sistemik dan terlembagakan, bukan sekadar amal karitatif sukarela.

b. Infaq

Infaq adalah pengeluaran harta di jalan Allah yang bersifat sukarela (tidak terikat nisab/haul seperti zakat), dapat dikeluarkan kapan saja dan dalam jumlah berapa saja sesuai kemampuan.

Infaq mencakup pengeluaran untuk kepentingan keluarga, masyarakat, maupun kepentingan umum lainnya yang bernilai kebaikan.

c. Shadaqah

Shadaqah memiliki cakupan makna yang lebih luas dari infaq, mencakup tidak hanya pemberian harta tetapi juga segala bentuk kebaikan (termasuk non-materi, seperti senyuman yang dinilai sebagai sedekah dalam hadis Nabi SAW).

Bersifat sukarela dan menjadi wujud kepedulian sosial yang bersifat spontan dan fleksibel.

d. Wakaf

Wakaf adalah menahan suatu harta (aset) yang bersifat kekal manfaatnya untuk kepentingan umum/kebaikan, di mana kepemilikan aset tersebut "dibekukan" (tidak dapat diperjualbelikan atau diwariskan) sementara manfaatnya terus mengalir bagi masyarakat.

Wakaf memiliki karakteristik unik sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, misalnya wakaf tanah untuk masjid, sekolah, rumah sakit, atau wakaf produktif yang hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial secara terus-menerus (dikenal sebagai konsep "sedekah jariyah" yang pahalanya terus mengalir meski pewakaf telah wafat).

3. Fungsi Instrumen ZISWAF dalam Distribusi Kekayaan

Keempat instrumen di atas (populer disingkat ZISWAF: Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) memiliki fungsi ekonomi yang saling melengkapi:

Mengurangi kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin melalui mekanisme transfer kekayaan yang terstruktur.

Meningkatkan daya beli masyarakat kelas bawah, sehingga turut mendorong perputaran ekonomi secara lebih merata (bukan hanya terkonsentrasi pada kelompok kaya).

Membiayai kepentingan sosial jangka panjang (pendidikan, kesehatan, infrastruktur ibadah dan sosial) melalui wakaf produktif, tanpa membebani APBN/APBD negara secara penuh.

Menjadi jaring pengaman sosial (social safety net) yang bersifat religius-sukarela, melengkapi peran negara dalam jaminan sosial formal.

4. Titik Temu antara Sila Kelima dan Instrumen Distribusi Islam

Sila kelima Pancasila menuntut terwujudnya keadilan sosial secara umum, namun tidak merinci instrumen teknis untuk mencapainya — instrumen tersebut diserahkan pada kebijakan dan mekanisme yang berkembang dalam masyarakat, termasuk instrumen keagamaan seperti ZISWAF bagi umat Islam. Dengan demikian, zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf dapat dipandang sebagai instrumen konkret dan operasional dari cita-cita keadilan sosial sila kelima, khususnya yang bersumber dari nilai dan praktik keagamaan umat Islam Indonesia. Sinergi antara instrumen ZISWAF dengan kebijakan redistribusi negara (pajak, subsidi, bantuan sosial) dapat memperkuat pencapaian tujuan keadilan sosial secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Ringkasan BAB 2

Bab ini menunjukkan bahwa kelima sila Pancasila memiliki landasan nilai yang selaras dengan prinsip-prinsip pokok ekonomi Islam. Pancasila sebagai sistem nilai khas Indonesia memiliki relevansi struktural dengan maqashid syariah; sila Ketuhanan YME selaras dengan konsep tauhid ekonomi dan kepemilikan mutlak Allah; sila Kemanusiaan selaras dengan prinsip adl (keadilan) dalam muamalah; sila Persatuan selaras dengan semangat ukhuwwah Islamiyyah sebagai solidaritas ekonomi; sila Kerakyatan selaras dengan konsep syura sebagai mekanisme pengambilan keputusan ekonomi kolektif; dan sila Keadilan Sosial menemukan instrumen konkretnya dalam mekanisme distribusi kekayaan Islam melalui zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Keselarasan menyeluruh ini menegaskan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam dapat terintegrasi secara harmonis dalam kerangka ideologi Pancasila tanpa menimbulkan kontradiksi mendasar, bahkan saling memperkuat dalam mewujudkan cita-cita bersama berupa kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.