BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu

Sistem fiskal Pancasila, yang tercermin dalam kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada dasarnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, dan tujuan ini menemukan padanan konseptual yang kaya dalam instrumen fiskal Islam yang telah berkembang sejak masa awal pemerintahan Islam melalui institusi Bait al-Mal. Sistem fiskal Pancasila mengandalkan pajak sebagai sumber penerimaan utama negara, yang dipungut secara wajib dari warga negara berdasarkan prinsip keadilan dan kemampuan membayar (ability to pay), kemudian dialokasikan melalui belanja negara untuk membiayai berbagai program pembangunan, subsidi, dan pelayanan publik yang menjadi hak seluruh rakyat. Instrumen fiskal Islam, di sisi lain, memiliki karakter yang lebih kompleks dan berlapis, mencakup zakat sebagai kewajiban keagamaan yang bersifat wajib dan telah ditentukan kadar serta golongan penerimanya secara spesifik dalam nash, ushr (pajak hasil pertanian), kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak bagi non-Muslim sebagai kompensasi perlindungan negara pada masa klasik), serta berbagai bentuk pendapatan negara lainnya seperti ghanimah dan fai yang relevan dalam konteks historis tertentu. Titik temu antara kedua sistem fiskal ini terletak pada kesamaan filosofi dasar bahwa fiskal negara harus berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemerataan kesejahteraan, bukan sekadar mekanisme pengumpulan dana bagi kepentingan aparatur negara semata, sehingga baik sistem fiskal Pancasila maupun instrumen fiskal Islam sama-sama menempatkan keadilan distributif sebagai tujuan akhir dari seluruh kebijakan fiskal yang diambil. Perbedaan mendasar terletak pada sifat zakat yang wajib secara teologis dan tidak dapat diubah kadarnya oleh kebijakan politik apa pun, berbeda dari pajak yang bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan tarifnya melalui proses legislasi, sebuah perbedaan yang menuntut perumusan kebijakan fiskal nasional yang mampu mengintegrasikan kedua instrumen ini secara harmonis tanpa saling tumpang tindih maupun memberatkan wajib pajak dan wajib zakat secara berlebihan.

B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila

Dualisme kewajiban fiskal antara pajak (dharibah) dan zakat merupakan salah satu isu paling krusial dalam merumuskan sistem fiskal nasional yang berkeadilan bagi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia namun berkonstitusi Pancasila yang inklusif bagi seluruh pemeluk agama, sehingga diperlukan kerangka konseptual yang jernih untuk mengelola kedua kewajiban fiskal ini secara proporsional tanpa menimbulkan beban ganda yang memberatkan masyarakat Muslim. Dalam fiqh muamalah, terdapat perdebatan klasik mengenai status pajak (dharibah) dalam Islam, mengingat kewajiban fiskal utama yang ditetapkan secara tekstual dalam Al-Qur'an adalah zakat, sementara pajak dalam pengertian modern sebagai pungutan negara yang bersifat umum tidak memiliki dasar tekstual yang eksplisit, namun mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa negara memiliki kewenangan untuk memungut pajak tambahan di luar zakat ketika penerimaan zakat tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan publik yang mendesak, sebuah pandangan yang dikenal dengan konsep dharibah sebagai kewajiban fiskal tambahan yang bersifat kondisional dan didasarkan pada prinsip maslahah mursalah. Dalam konteks Indonesia yang berkonstitusi Pancasila, pajak tetap menjadi kewajiban fiskal utama bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama, sementara zakat menjadi kewajiban keagamaan tambahan yang khusus berlaku bagi warga negara Muslim yang telah memenuhi syarat nishab dan haul, sehingga secara struktural kedua kewajiban ini berjalan secara paralel namun tidak saling menegasikan, karena zakat pada dasarnya bukan pengganti pajak melainkan kewajiban ibadah maliyah yang memiliki dimensi spiritual tersendiri. Untuk mengurangi potensi beban ganda bagi umat Islam yang harus menunaikan zakat sekaligus membayar pajak, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan zakat yang dibayarkan melalui lembaga amil zakat resmi menjadi pengurang penghasilan kena pajak (bukan pengurang pajak terutang secara langsung/tax credit), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebuah kebijakan yang meskipun belum sepenuhnya ideal dari perspektif fiqih (yang idealnya menghendaki zakat sebagai pengurang pajak langsung), tetap merupakan langkah maju dalam mengharmonisasikan kedua kewajiban fiskal tersebut dalam kerangka negara-bangsa yang majemuk. Penyempurnaan kebijakan integrasi zakat dan pajak ini ke depan perlu terus dikaji secara mendalam, dengan mempertimbangkan pengalaman negara-negara Muslim lain seperti Malaysia yang telah menerapkan skema rebate zakat sebagai pengurang pajak terutang secara langsung, sehingga beban fiskal masyarakat Muslim Indonesia dapat menjadi lebih adil tanpa mengurangi penerimaan negara secara signifikan.

C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan

Pengeluaran negara untuk kemaslahatan publik, yang dalam konteks negara Islam klasik dikelola melalui institusi Bait al-Mal sebagai lembaga perbendaharaan negara, dan dalam konteks Indonesia modern diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sama-sama dituntut untuk dialokasikan secara adil dan tepat sasaran demi kemaslahatan seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir elite penguasa maupun kelompok tertentu. Bait al-Mal pada masa klasik Islam berfungsi sebagai lembaga yang mengelola seluruh penerimaan negara—baik dari zakat, ushr, kharaj, maupun sumber lainnya—dan mengalokasikannya untuk berbagai keperluan publik seperti pembayaran gaji aparatur negara, pembangunan infrastruktur, santunan bagi fakir miskin, biaya pertahanan negara, serta berbagai kebutuhan darurat lainnya, dengan prinsip bahwa harta yang terkumpul dalam Bait al-Mal pada hakikatnya adalah harta milik umat yang harus dikelola dengan penuh amanah dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi para pengelolanya, sebagaimana dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang terkenal sangat ketat dalam mengawasi pengelolaan Bait al-Mal. APBN dalam konteks Indonesia modern juga dituntut untuk dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tinggi, sebagaimana diamanatkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, dengan alokasi belanja yang harus mencerminkan prioritas pembangunan yang berkeadilan, seperti alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dan anggaran kesehatan minimal 5 persen dari APBN sebagaimana diamanatkan konstitusi, serta berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Kesejajaran antara Bait al-Mal dan APBN ini menegaskan bahwa baik dalam tradisi Islam klasik maupun dalam konstitusi Indonesia modern, pengelolaan keuangan negara harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan publik secara luas, dengan prinsip bahwa pemimpin dan aparatur negara hanyalah pengelola amanah (wakil) dari harta yang pada hakikatnya adalah milik rakyat, sehingga setiap penyalahgunaan anggaran negara, baik dalam bentuk korupsi, kolusi, maupun nepotisme, harus dipandang sebagai pengkhianatan terhadap amanah yang telah dipercayakan rakyat kepada para pemimpinnya. Integrasi nilai-nilai amanah dan akuntabilitas Bait al-Mal ke dalam tata kelola APBN modern dapat diwujudkan melalui penguatan lembaga pengawas keuangan negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta peningkatan partisipasi publik dalam mengawasi perencanaan dan realisasi anggaran negara, sehingga cita-cita pengelolaan keuangan negara yang berkeadilan dan bebas dari penyalahgunaan dapat benar-benar terwujud dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.

D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi

Persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang masih menjadi tantangan struktural bagi bangsa Indonesia memerlukan pendekatan penanggulangan yang komprehensif melalui instrumen fiskal integratif yang menggabungkan kekuatan instrumen fiskal konvensional negara dengan instrumen fiskal Islam yang telah teruji secara historis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Instrumen fiskal konvensional negara, seperti subsidi bagi masyarakat miskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta berbagai skema jaminan sosial lainnya, telah menjadi tulang punggung utama kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, namun instrumen-instrumen ini seringkali menghadapi keterbatasan anggaran negara yang harus dibagi dengan berbagai kebutuhan pembangunan lainnya, sehingga cakupan dan besaran bantuan yang diberikan seringkali belum mencukupi untuk benar-benar mengentaskan kemiskinan secara struktural. Instrumen fiskal Islam, terutama zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dapat berperan sebagai pelengkap strategis yang memperkuat kapasitas fiskal negara dalam menanggulangi kemiskinan, mengingat instrumen-instrumen ini memiliki basis penghimpunan yang independen dari APBN dan berpotensi sangat besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga optimalisasi penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara profesional dapat menciptakan sumber daya tambahan yang signifikan bagi program-program pengentasan kemiskinan tanpa membebani APBN secara langsung. Integrasi instrumen fiskal integratif ini dapat diwujudkan melalui sinergi program antara pemerintah dan lembaga pengelola zakat serta wakaf, misalnya melalui pengintegrasian data penerima manfaat program bantuan sosial pemerintah dengan data mustahik zakat agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan tidak terjadi duplikasi maupun celah yang terlewatkan, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dibiayai melalui zakat produktif dan wakaf produktif sebagai pelengkap program bantuan sosial yang bersifat karitatif semata. Pendekatan integratif ini menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan tidak boleh hanya mengandalkan satu jenis instrumen fiskal semata, melainkan harus memadukan kekuatan fiskal negara yang bersifat wajib dan terstruktur dengan kekuatan filantropi Islam yang bersifat sukarela namun memiliki basis moral-spiritual yang kuat, sehingga kombinasi keduanya diharapkan mampu menciptakan jaring pengaman sosial yang lebih komprehensif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama kelompok masyarakat yang paling rentan dan termarjinalkan secara ekonomi.

E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

Konstruksi sistem fiskal nasional berbasis nilai yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila dan Islam pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur—negeri yang baik dan mendapat ampunan Tuhan—sebuah konsep qurani yang menggambarkan negara ideal yang penduduknya hidup dalam kemakmuran, keadilan, dan keberkahan, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah Saba' ayat 15. Konsep baldatun thayyibatun ini menuntut agar sistem fiskal nasional tidak hanya diukur dari sisi kecukupan penerimaan negara dan efisiensi belanja semata, melainkan juga dari sejauh mana kebijakan fiskal tersebut membawa keberkahan dan kebaikan yang dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat, tanpa ada kelompok masyarakat yang tertinggal atau terpinggirkan dari manfaat pembangunan yang dibiayai oleh anggaran negara. Untuk mewujudkan cita-cita ini, konstruksi sistem fiskal nasional perlu dibangun di atas beberapa pilar utama, meliputi keadilan dalam pemungutan penerimaan negara yang memastikan bahwa beban pajak dan zakat dipikul secara proporsional sesuai kemampuan ekonomi masing-masing wajib pajak dan wajib zakat, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja negara yang bebas dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang, keberpihakan yang jelas terhadap kelompok masyarakat miskin dan rentan melalui alokasi anggaran perlindungan sosial yang memadai, serta keberlanjutan fiskal jangka panjang yang tidak membebani generasi mendatang dengan utang negara yang berlebihan. Nilai rabbun ghafur (Tuhan yang Maha Pengampun) dalam konsep ini juga mengandung makna bahwa sistem fiskal yang baik harus memberikan ruang bagi mekanisme koreksi dan perbaikan berkelanjutan, di mana kesalahan kebijakan fiskal di masa lalu dapat diperbaiki melalui reformasi yang terus-menerus, bukan dipertahankan secara kaku meskipun telah terbukti tidak efektif atau tidak adil bagi masyarakat. Dengan demikian, konstruksi sistem fiskal nasional berbasis nilai ini menegaskan bahwa tujuan akhir dari seluruh kebijakan fiskal Indonesia bukan sekadar pencapaian target-target makroekonomi teknis seperti rasio pajak terhadap PDB atau defisit anggaran yang terkendali, melainkan terwujudnya sebuah negeri yang benar-benar baik, makmur, adil, dan diridhai—sebuah visi besar yang menyatukan cita-cita konstitusional Pancasila dengan cita-cita teologis Islam dalam satu kesatuan tujuan pembangunan bangsa.

F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais

Reformasi fiskal menuju negara kesejahteraan yang berlandaskan nilai-nilai Islami dan Pancasilais memerlukan langkah-langkah strategis dan sistematis yang mencakup berbagai dimensi kebijakan, mulai dari reformasi kebijakan penerimaan negara, reformasi kebijakan belanja negara, hingga penguatan kelembagaan yang mendukung implementasi sistem fiskal integratif secara berkelanjutan. Pada dimensi penerimaan negara, reformasi fiskal perlu diarahkan pada penguatan basis pajak yang lebih adil dan progresif, di mana kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan kelompok berpenghasilan rendah, sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang dijunjung baik oleh Pancasila maupun Islam, serta optimalisasi penghimpunan zakat melalui digitalisasi sistem pembayaran zakat dan penguatan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat resmi agar potensi zakat yang sangat besar di Indonesia dapat direalisasikan secara maksimal. Pada dimensi belanja negara, reformasi fiskal perlu memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar mencerminkan prioritas kesejahteraan rakyat, dengan penguatan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta pengurangan kebocoran anggaran akibat korupsi dan inefisiensi birokrasi yang selama ini menjadi permasalahan kronis dalam pengelolaan keuangan negara Indonesia. Pada dimensi kelembagaan, reformasi fiskal memerlukan penguatan koordinasi antara lembaga-lembaga yang mengelola instrumen fiskal konvensional seperti Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, dengan lembaga-lembaga yang mengelola instrumen fiskal Islam seperti BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia, agar tercipta sinergi kebijakan yang benar-benar terintegrasi, bukan berjalan secara terpisah dan tidak saling terhubung sebagaimana kondisi yang masih banyak terjadi saat ini. Reformasi fiskal menuju negara kesejahteraan Islami-Pancasilais ini pada akhirnya menuntut komitmen politik yang kuat dari para pengambil kebijakan, dukungan partisipasi aktif masyarakat sipil dan dunia usaha, serta konsistensi implementasi dalam jangka panjang yang tidak mudah tergoyahkan oleh pergantian rezim pemerintahan, sehingga cita-cita mewujudkan sistem fiskal yang benar-benar berkeadilan, berkemaslahatan, dan membawa keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud secara nyata, bukan sekadar menjadi wacana normatif yang indah di atas kertas namun sulit diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan negara sehari-hari.