BAB 1: HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam

1. Pendahuluan Sub-bab

Dalam kajian filsafat ekonomi, terdapat perbedaan mendasar antara memandang manusia sebagai subjek (pelaku yang aktif, bermartabat, dan memiliki kehendak bebas serta tanggung jawab moral) dan memandang manusia sebagai objek (semata-mata alat, faktor produksi, atau target pasar). Baik sistem ekonomi Pancasila maupun sistem ekonomi Islam secara tegas menempatkan manusia pada posisi pertama, yaitu sebagai subjek ekonomi.

2. Perspektif Pancasila

Dalam paradigma ekonomi Pancasila, manusia dipandang sebagai makhluk yang utuh (holistik) — memiliki dimensi jasmani dan rohani, dimensi individu dan dimensi sosial sekaligus. Beberapa poin penting:

Sila kedua ("Kemanusiaan yang Adil dan Beradab") menjadi landasan bahwa setiap pelaku ekonomi, apapun perannya (produsen, konsumen, pekerja, pemilik modal), harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Manusia tidak boleh direduksi menjadi sekadar "tenaga kerja murah" atau "alat produksi" yang dieksploitasi demi keuntungan sepihak.

Ekonomi Pancasila menempatkan manusia sebagai pelaku sekaligus tujuan (subjek dan objek) pembangunan ekonomi. Artinya, pembangunan ekonomi bukan hanya diukur dari pertumbuhan angka-angka statistik (PDB, investasi, ekspor), melainkan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan martabat manusia itu sendiri.

Konsep ini juga sejalan dengan pemikiran Mubyarto tentang Ekonomi Pancasila, yang menegaskan bahwa manusia Indonesia berekonomi bukan semata didorong motif mencari untung (profit motive), tetapi juga didorong oleh dorongan sosial dan moral, yakni rasa kebersamaan dan kekeluargaan.

Manusia sebagai subjek ekonomi Pancasila juga berarti manusia memiliki hak untuk berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan ekonomi yang menyangkut hidupnya, misalnya melalui mekanisme musyawarah dalam koperasi atau lembaga ekonomi kerakyatan lainnya — bukan sekadar penerima pasif kebijakan dari atas (top-down).

3. Perspektif Islam

Dalam Islam, manusia sebagai subjek ekonomi memiliki kedudukan yang bersumber dari kerangka tauhid (keesaan Allah). Beberapa poin penting:

Segala aktivitas ekonomi manusia — bekerja, berdagang, memproduksi, mengonsumsi, berinvestasi — termasuk dalam kategori muamalah, yang dipandang sebagai bagian dari ibadah selama dilakukan sesuai koridor syariat.

Landasan ayat: Allah berfirman dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 56 bahwa jin dan manusia diciptakan tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada-Nya. Ulama menafsirkan bahwa cakupan ibadah ini bersifat luas, termasuk aktivitas ekonomi yang halal dan diniatkan karena Allah.

Manusia dalam Islam bukan makhluk yang bebas nilai (value-free) dalam berekonomi. Setiap keputusan ekonomi — apa yang diproduksi, bagaimana cara memperoleh harta, dan bagaimana harta dibelanjakan — terikat pada nilai halal-haram, bukan semata pertimbangan untung-rugi material.

Manusia sebagai subjek ekonomi dalam Islam juga memiliki kebebasan berusaha (freedom to act) yang diakui, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh prinsip tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain (la dharara wa la dhirar), sehingga kebebasan individu tetap berada dalam koridor keadilan sosial.

4. Titik Temu

Kedua sistem sama-sama menolak reduksi manusia menjadi sekadar "alat produksi" atau "mesin pemuas kebutuhan material". Manusia dalam kedua sistem dipandang sebagai subjek bermartabat yang memiliki hak (untuk berusaha, memiliki harta, dan mendapat kesejahteraan) sekaligus tanggung jawab moral (kepada sesama manusia dan kepada Tuhan) dalam setiap aktivitas ekonominya. Kedua sistem juga sepakat bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai etis dan spiritual — berbeda dengan pandangan ekonomi sekuler-materialistis yang memisahkan sepenuhnya ekonomi dari nilai agama/moral.

B. Konsep Homo Economicus vs. Homo Islamicus vs. Manusia Pancasila: Sintesis Integratif

1. Homo Economicus

Asal-usul konsep: Istilah homo economicus (manusia ekonomi) lahir dari tradisi ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith melalui karyanya The Wealth of Nations (1776), kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh aliran ekonomi neoklasik pada abad ke-19 dan 20.

Ciri-ciri utama:

Manusia digambarkan sebagai makhluk yang sepenuhnya rasional dalam pengertian sempit, yaitu selalu berusaha memaksimalkan kepuasan (utility maximization) bagi konsumen dan keuntungan (profit maximization) bagi produsen.

Motivasi utamanya adalah kepentingan diri sendiri (self-interest), sebagaimana terkenal dalam ungkapan Adam Smith bahwa kebaikan sosial justru muncul secara tidak sengaja dari individu yang mengejar kepentingan pribadinya, melalui mekanisme "tangan tak terlihat" (invisible hand).

Manusia dianggap memiliki informasi yang lengkap dan mampu melakukan kalkulasi untung-rugi secara sempurna.

Kesejahteraan sosial dianggap sebagai hasil otomatis (by-product) dari interaksi pasar bebas antar individu yang egois secara rasional, tanpa perlu intervensi nilai moral atau agama secara eksplisit.

Kritik terhadap konsep ini:

Mengabaikan dimensi spiritual dan moral manusia.

Mereduksi manusia menjadi sekadar "kalkulator" untung-rugi material.

Mengabaikan fenomena empiris bahwa manusia nyatanya sering bertindak altruistik, dermawan, dan mempertimbangkan norma sosial-agama dalam keputusan ekonominya (sebagaimana dikritik oleh ekonom perilaku/behavioral economics modern).

2. Homo Islamicus

Asal-usul konsep: Istilah ini dikembangkan oleh para pemikir ekonomi Islam kontemporer, di antaranya M. Umer Chapra dan M. Nejatullah Siddiqi, sebagai bentuk kritik dan alternatif terhadap konsep homo economicus.

Ciri-ciri utama:

Tetap diakui sebagai makhluk rasional, namun rasionalitasnya dibingkai dan dibatasi oleh nilai-nilai syariah (halal-haram), bukan rasionalitas bebas nilai.

Motivasi ekonominya tidak semata mengejar keuntungan duniawi, melainkan berorientasi pada falah, yakni kesejahteraan yang mencakup dimensi dunia dan akhirat sekaligus.

Mengenal dan mempraktikkan konsep altruisme dan kedermawanan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang secara struktural menjadi bagian integral dari sistem ekonomi (bukan sekadar amal sukarela di luar sistem).

Perilaku ekonominya dibatasi oleh larangan-larangan tegas: riba (bunga/tambahan yang tidak adil dalam transaksi utang-piutang), gharar (ketidakpastian/spekulasi berlebihan), dan maysir (perjudian).

Mementingkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kewajiban sosial melalui prinsip ukhuwah (persaudaraan) dan ta'awun (tolong-menolong).

3. Manusia Pancasila

Ciri-ciri utama yang bersumber dari internalisasi kelima sila Pancasila ke dalam perilaku ekonomi:

Ber-Ketuhanan — nilai spiritual/religius menjadi landasan berekonomi, bukan sekadar pertimbangan rasionalitas material semata. Sila pertama menuntut agar aktivitas ekonomi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut masing-masing warga negara.

Berkemanusiaan yang adil dan beradab — menjunjung tinggi martabat manusia lain dalam setiap relasi ekonomi; menolak eksploitasi manusia oleh manusia lain.

Mengutamakan persatuan — aktivitas ekonomi tidak boleh menciptakan perpecahan bangsa, misalnya melalui kesenjangan ekonomi yang ekstrem antar golongan atau antar wilayah.

Menjunjung tinggi musyawarah/mufakat — pengambilan keputusan ekonomi, khususnya yang menyangkut kepentingan bersama, idealnya dilakukan secara kolektif-partisipatif, misalnya melalui mekanisme koperasi dan musyawarah desa.

Berorientasi pada keadilan sosial — sila kelima menuntut agar hasil pembangunan ekonomi didistribusikan secara merata dan adil bagi seluruh rakyat, bukan terkonsentrasi pada segelintir pihak.

4. Tabel Perbandingan Ringkas

Aspek Homo Economicus Homo Islamicus Manusia Pancasila

Motivasi utama Maksimalisasi kepuasan/laba pribadi Falah (kesejahteraan dunia-akhirat) Kesejahteraan bersama berlandaskan Ketuhanan

Landasan nilai Rasionalitas bebas nilai Syariah (halal-haram) Lima sila Pancasila

Orientasi sosial Individualistis, sosial hanya efek samping Ukhuwah dan ta'awun (terstruktur: zakat, dll) Gotong royong dan kekeluargaan

Pembatas perilaku Hukum positif/pasar Riba, gharar, maysir Keadilan sosial dan persatuan bangsa

Peran negara/kolektif Minimal (pasar bebas) Diakui, mendukung distribusi (baitul mal) Signifikan (Pasal 33 UUD 1945)

5. Sintesis Integratif

Dari perbandingan di atas, dapat disusun sebuah sintesis sebagai berikut:

Homo economicus terlalu individualistis-materialistis karena mereduksi manusia menjadi kalkulator untung-rugi semata, tanpa mempertimbangkan dimensi spiritual dan sosial.

Homo Islamicus memperbaiki kelemahan tersebut dengan menambahkan dimensi spiritual (falah) dan etika syariah (halal-haram, larangan riba/gharar/maysir) sebagai pembingkai rasionalitas ekonomi.

Manusia Pancasila memperkaya lebih lanjut dengan menambahkan dimensi kebangsaan, gotong royong, dan keadilan sosial sebagai bingkai kolektif-nasional yang mengikat seluruh warga negara lintas agama dan golongan.

Sintesis dari ketiga konsep ini menghasilkan gambaran ideal manusia ekonomi yang: (1) rasional namun tidak individualistis-hedonis; (2) religius-etis dalam setiap keputusan ekonominya; (3) berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, bukan sekadar akumulasi kekayaan pribadi; dan (4) menempatkan kepentingan Ilahi, individu, dan kolektif secara seimbang, di mana ketiganya saling melengkapi, bukan saling meniadakan.

C. Manusia sebagai Khalifah fil Ardh dan Warga Negara Pancasila: Tanggung Jawab Bersama

1. Konsep Khalifah fil Ardh dalam Islam

Landasan ayat: Konsep ini bersumber dari QS. Al-Baqarah ayat 30, yang menceritakan firman Allah kepada para malaikat bahwa Dia hendak menjadikan manusia sebagai khalifah (wakil/pengelola) di muka bumi.

Implikasi konsep khalifah dalam ekonomi:

Kepemilikan bersifat relatif, bukan absolut. Sumber daya alam dan harta benda pada hakikatnya adalah milik Allah semata (QS. An-Nur ayat 33 menegaskan bahwa harta yang dimiliki manusia sesungguhnya adalah karunia dari Allah). Manusia hanya diberi amanah (titipan) untuk mengelola dan memanfaatkannya, bukan pemilik mutlak yang bebas menggunakannya semaunya.

Tanggung jawab pengelolaan. Sebagai khalifah, manusia dituntut mengelola sumber daya secara produktif dan bertanggung jawab, tidak boros (israf) namun juga tidak kikir (bakhil).

Kewajiban sosial melekat pada kepemilikan. Karena harta adalah amanah, maka penggunaannya harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial — inilah dasar filosofis kewajiban zakat, anjuran sedekah, infak, dan wakaf.

Menjaga keseimbangan alam. Manusia sebagai khalifah bertanggung jawab menjaga kelestarian bumi dan dilarang berbuat kerusakan (fasad) di muka bumi, termasuk kerusakan yang diakibatkan oleh eksploitasi ekonomi yang serakah dan tidak berkelanjutan.

2. Konsep Warga Negara Pancasila

Landasan konstitusional: Sebagai warga negara Indonesia, manusia memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan ekonomi bernegara sebagaimana diatur terutama dalam Pasal 33 UUD 1945.

Implikasi konsep warga negara dalam ekonomi:

Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kewajiban kontribusi. Warga negara memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada perekonomian nasional, misalnya melalui pembayaran pajak, partisipasi kerja produktif, dan semangat gotong royong dalam pembangunan.

Hak kesejahteraan. Di sisi lain, warga negara juga memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan dan penghidupan yang layak sebagai timbal balik dari kontribusinya kepada negara dan masyarakat.

Prinsip kekeluargaan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (1), perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan — yang secara konkret diwujudkan misalnya melalui koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

3. Tanggung Jawab Bersama: Titik Temu Kedua Konsep

Kedua kerangka ini — khalifah fil ardh dan warga negara Pancasila — bertemu pada gagasan fundamental yang sama: manusia bukanlah pemilik mutlak sumber daya ekonomi, melainkan pengelola atau pemegang amanah.

Dalam konsep khalifah, amanah tersebut berasal dari Allah, dan pertanggungjawabannya bersifat vertikal-transenden (kepada Allah di akhirat) sekaligus horizontal (kepada sesama manusia di dunia).

Dalam konsep warga negara Pancasila, amanah tersebut berasal dari konstitusi dan kesepakatan bersama sebagai bangsa, dan pertanggungjawabannya bersifat horizontal-sosial (kepada sesama warga negara, generasi sekarang, dan generasi mendatang).

Keduanya menegaskan bahwa tanggung jawab ekonomi bukan urusan privat semata, melainkan memiliki dimensi tanggung jawab bersama (kolektif) yang melampaui kepentingan individu — baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia dan bangsa.

D. Keseimbangan antara Kepentingan Individu, Kolektif, dan Ilahi dalam Kedua Sistem

1. Penolakan terhadap Dua Ekstrem

Baik ekonomi Pancasila maupun ekonomi Islam sama-sama menolak dua paham ekstrem yang saling bertolak belakang:

Individualisme-liberalisme murni (kapitalisme): paham yang mengagungkan kepentingan individu dan kebebasan pasar tanpa batas, sehingga rentan menciptakan eksploitasi, monopoli, dan kesenjangan sosial yang tajam.

Kolektivisme totaliter (sosialisme-komunisme): paham yang menegasikan hak milik dan kebebasan individu demi kepentingan negara/kolektif secara mutlak, sehingga mengabaikan insentif dan hak asasi individu dalam berekonomi.

Kedua sistem yang dibahas dalam makalah ini — ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam — menempuh jalan tengah (dalam Islam disebut sebagai konsep wasathiyyah/moderat) yang mengakomodasi kepentingan individu sekaligus kolektif, dengan dimensi Ilahi sebagai kerangka nilai tertinggi yang membatasi keduanya.

2. Keseimbangan dalam Islam

Pengakuan hak milik pribadi: Islam mengakui hak individu untuk berdagang, bekerja, memiliki harta, dan mengembangkan usaha (kepemilikan pribadi/milkiyah fardiyah diakui secara sah).

Pembatasan melalui kewajiban sosial: Namun demikian, hak milik pribadi tersebut dibatasi oleh kewajiban sosial yang mengikat, seperti zakat (kewajiban mengeluarkan sebagian harta bagi yang mencapai nisab), larangan riba (agar tidak ada pihak yang dizalimi dalam transaksi utang-piutang), dan larangan ihtikar/penimbunan (agar barang kebutuhan pokok tidak ditahan demi menaikkan harga secara zalim).

Dimensi Ilahi sebagai kerangka tertinggi: Segala aktivitas ekonomi individu maupun kolektif harus tunduk pada aturan syariah, karena pemilik hakiki segala sesuatu di alam semesta adalah Allah SWT. Manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kolektif/negara, sama-sama tunduk pada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat.

3. Keseimbangan dalam Pancasila

Sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) menuntut adanya pemerataan dan keadilan distribusi kesejahteraan, namun sistem ini tetap mengakui hak individu untuk berusaha (usaha swasta, kepemilikan pribadi) sebagaimana diatur dalam sistem demokrasi ekonomi Indonesia.

Prinsip kekeluargaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 memadukan kepentingan individu dan kolektif dalam bentuk usaha bersama, misalnya koperasi, yang menggabungkan kepemilikan bersama dengan tetap menghargai kontribusi dan hak masing-masing anggota.

Sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) menjadi payung nilai tertinggi yang memastikan bahwa aktivitas ekonomi — baik yang bersifat individual maupun kolektif — tidak boleh bertentangan dengan nilai moral-spiritual yang diyakini bangsa Indonesia.

4. Kesimpulan Keseimbangan

Kedua sistem menempatkan tiga kepentingan ini secara hierarkis-integratif:

Kepentingan Ilahi/spiritual berada pada posisi tertinggi sebagai landasan nilai (fondasi moral yang tidak bisa dilanggar).

Kepentingan tersebut kemudian membingkai dan membatasi interaksi antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif.

Hasilnya adalah terciptanya sistem ekonomi yang tidak menindas individu (sebagaimana kritik terhadap komunisme/sosialisme totaliter) namun juga tidak mengabaikan solidaritas dan keadilan sosial (sebagaimana kritik terhadap kapitalisme pasar bebas tanpa batas).

Dengan kata lain, baik ekonomi Pancasila maupun ekonomi Islam menawarkan model ekonomi jalan tengah yang berusaha menyeimbangkan kebebasan individu untuk berusaha dengan tanggung jawab sosial dan spiritual yang melekat pada setiap aktivitas ekonomi.

E. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Titik Temu Ontologis

1. Pengertian Titik Temu Ontologis

Yang dimaksud dengan "titik temu ontologis" dalam konteks ini adalah titik pertemuan pada tataran hakikat atau keberadaan paling dasar (bukan sekadar kesamaan teknis atau kebetulan praktis) antara sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi Islam. Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menempati posisi tersebut.

2. Landasan Metafisik yang Sama

Baik ekonomi Islam maupun ekonomi Pancasila sama-sama menolak pandangan sekuler yang memisahkan sepenuhnya aktivitas ekonomi dari nilai agama/spiritual (paradigma yang dalam ilmu ekonomi konvensional dikenal sebagai pemisahan antara positive economics yang bebas nilai dengan normative economics). Keduanya mengakui adanya Tuhan sebagai sumber nilai tertinggi yang menjadi rujukan moral dalam setiap aktivitas berekonomi — baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi.

3. Sumber Legitimasi Nilai Etika Ekonomi

Konsep-konsep etis seperti kejujuran, amanah, larangan eksploitasi, dan keadilan dalam kedua sistem sama-sama bersumber dan mendapatkan legitimasi tertingginya dari nilai ketuhanan — bukan semata-mata dari kesepakatan sosial (kontrak sosial) atau hukum positif buatan manusia belaka. Artinya, nilai-nilai etika ekonomi tersebut dipandang bersifat transenden dan mengikat secara moral, bukan sekadar norma yang bisa diubah sewaktu-waktu sesuai kepentingan pragmatis.

4. Bingkai bagi Sila-sila/Prinsip Lain

Terdapat kesamaan struktural yang menarik antara kedua sistem:

Dalam Pancasila, sila Ketuhanan Yang Maha Esa ditempatkan sebagai sila pertama yang menjiwai sila-sila lainnya (kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial). Artinya, keempat sila lainnya harus ditafsirkan dan dijalankan dalam bingkai nilai ketuhanan, bukan berdiri sendiri lepas dari nilai tersebut.

Dalam Islam, konsep tauhid (keesaan Allah) menjadi asas fundamental yang menjiwai seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek muamalah/ekonomi. Segala hukum fiqih muamalah (jual-beli, sewa-menyewa, kerja sama usaha, dan sebagainya) pada akhirnya berpijak pada asas tauhid ini.

Struktur "nilai pertama yang menjiwai nilai-nilai turunan" ini bersifat identik pada kedua sistem, sehingga menjadikan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai jembatan konseptual yang paling mendasar antara keduanya.

5. Implikasi Praktis bagi Indonesia

Karena adanya titik temu ontologis ini, sistem ekonomi yang dibangun di Indonesia — sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim namun berdasarkan Pancasila, bukan negara agama (bukan negara sekuler maupun negara Islam formal) — dapat mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam ke dalam kerangka ekonomi Pancasila tanpa kontradiksi mendasar. Hal ini karena:

Keduanya berangkat dari pengakuan yang sama atas adanya Tuhan sebagai sumber nilai tertinggi dalam kehidupan berekonomi.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa bersifat inklusif, tidak eksklusif hanya mengakomodasi satu agama tertentu, sehingga tetap dapat merangkul pemeluk agama lain dalam kehidupan bernegara yang majemuk.

Nilai-nilai universal ekonomi Islam seperti larangan riba, keadilan distribusi, dan kewajiban berbagi (zakat) sejalan dan dapat diperkuat oleh semangat keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila, tanpa harus menjadikan seluruh sistem ekonomi nasional sebagai sistem ekonomi syariah formal.

Ringkasan BAB 1

Bab ini menegaskan bahwa baik sistem ekonomi Pancasila maupun sistem ekonomi Islam memandang manusia sebagai subjek ekonomi yang bermartabat, bukan sekadar objek atau alat produksi. Konsep homo economicus yang individualistis-materialistis dikritik dan disempurnakan melalui konsep homo Islamicus dan manusia Pancasila yang menambahkan dimensi spiritual, etika, dan kebangsaan. Manusia dalam kedua sistem juga dipandang sebagai pengelola amanah — baik sebagai khalifah fil ardh maupun sebagai warga negara Pancasila — yang menanggung tanggung jawab bersama terhadap Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Keseimbangan antara kepentingan individu, kolektif, dan Ilahi menjadi ciri khas kedua sistem, dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa berperan sebagai titik temu ontologis yang menjadikan integrasi kedua sistem ini memungkinkan tanpa kontradiksi filosofis mendasar.